Connect with us

Tak Berkategori

Siaran Pers Prabowo Soebiyanto

Published

on

Dihadapan Media Internasional, Prabowo: Rakyat Tidak Akan Menerima Hasil Pemilu yang Curang

Jakarta – Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengundang media internasional untuk berdialog terkait masalah perjalanan sistem demokrasi di Indonesia. Terutama, adanya kecurangan pilpres 2019 yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Pertemuan tersebut digelar di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019).

“Saudara-saudara yang saya hormati dari komunitas asing, media asing, dan kedutaan besar dari negara sahabat di Jakarta. Kami telah menjalani kampanye politik yang sangat berat dan panjang. Setelah masa kampanye berakhir, kami mencoba untuk menjalin hubungan dengan media dan komunitas asing untuk menyampaikan pandangan kami,” ungkap Prabowo membuka sambutannya.

“Pada intinya, kami mencoba untuk menjelaskan kepada warga dunia dan Indonesia tentunya, bahwa kami mengalami pemilu dengan aksi kecurangan yang terbuka dan terbukti melenceng dari norma demokrasi,” tambah Prabowo menjelaskan.

Dalam kesempatan tersebut, Capres yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno itu juga menjelaskan bahwa kecurangan masif yang pihaknya anggap sistemik tersebut, terlihat dari pemberdayaan aparat kepolisian yang secara terang-terangan, dan institusi pemerintahan seperti badan intelijen.

“Dan hal ini semua sudah banyak dibicarakan, memberikan kami bukti, mereka adalah badan penegak hukum. Kami memiliki banyak bukti dan laporan. Kecurangan surat suara seperti surat suara yang sudah dicoblos sebelum pemilu misalnya yang ditemukan di Malaysia, dan berikutnya hal-hal lain,” jelasnya.

Prabowo juga menjelaskan bahwa pihaknya memiliki beberapa ahli yang akan memberikan paparan teknisnya. Pada dasarnya, ia beserta Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi sangat menyayangkan hal ini. Sebab, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ke-tiga di dunia, dan bangsa Indonesia memilih demokrasi di tahun 1998.

“Saya akan bicara apa yang sering saya bicarakan di muka umum dan TV bahwa demokrasi adalah satu-satunya sistem di sejarah peradaban sampai sekarang yang dapat melaksanakan pergantian kekuasaan dengan damai, dibandingkan dengan sistem-sistem lain,” ungkapnya.

Prabowo menegaskan, demokrasi dengan segala kepentingannya adalah satu-satunya penjamin kedamaian di kehidupan politik sebuah negara, dan demokrasi adalah tanda kedewasaan perkembangan sebuah negara. “Tanda kedewasaan, tanda peradaban, tanpa demokrasi, perubahan kekuasaan biasanya berakhir dengan pendekatan fisik dan seringkali brutal dan menggunakan kekerasan.Ini lah yang selalu kami coba hindari,” tegasnya.

Namun, Prabowo menjelaskan bahwa saat ini sistem demokrasi di Indonesia ada yang ingin merusaknya dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga kehidupan bangsa Indonesia menjadi tidak baik lantaran dirusak oleh sekelompok orang.

“Tapi apa yang terjadi saudara-saudara, inilah yang terjadi di Indonesia. Keinginan 267 juta penduduk Indonesia sedang dilanggar dan dipisahkan. Karena itu lah, kita tengah berusaha untuk menegakkan demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang benar, yang jujur, untuk merubah sebuah sistem menjadi lebih baik kedepannya,” paparnya.

Hadir dalam acara tersebut yakni Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Djoko Santoso, Direktur Kampanye BPN Sugiono, Direktur Luar Negeri BPN Irawan Ronodipuro, Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said, Tokoh Ekonomi Rizal Ramli, serta Anggota Dewan Pembina BPN Amien Rais.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tak Berkategori

Ponpes Ya Bunayya dapat Rizki Kedatangan Gubernur Banten

Published

on

Rembung warga menyambut kedatangan Gubernur Banten tgl 20 Mei 2019 di Ponpes Ya Bunayya, Jombang Ciputat Tangsel

Pewarta 212 (17/5) Masyarakat Tangsel akan kedatangan Gubernur Banten Hari Senin 20 Mei 2019.

Kedatangan Tahun ini ditempatkan di Pesantren Komunitas Ya Bunayya dibawah pimpinan Ustad Komarudin Akyas, S.Ag. yang juga sebagai Ketua Ikatan Dai Indonesia, Tangsel.

Rembung Warga dihadiri Ustadz Saidih Ketua DKM Ar Rahmah, Rawalele Jombang Tangsel, Ustadz Amin, Ustadz Adam, Bapak Harno dan tokoh tokoh masyarakat Kel. Jombang dimana lokasi Pesantren Komunitas Ya Bunayya.

Menurut Ustadz Komarudin Akyas, Undangan ada 1000 terdiri dari Pejabat Propinsi Banten dan Jajaran Pemerintah Tangsel akan menghadiri acara ini. (007)

Continue Reading

Tak Berkategori

Wakil Ketua Komite I DPD RI Kecam Pernyataan “Keturunan Arab Sebagai Provokator”

Published

on

Wakil Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, MIP mengecam pernyataan tokoh nasional yang seharusnya menjadi panutan dan semua pihak harus saling menghargai atas perbedaan. Pernyataan kontroversial ini dilontarkan oleh Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, soal WNI keturunan Arab Saudi jangan menjadi provokator.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Kecam Pernyataan “Keturunan Arab Sebagai Provokator”

Hal tersebut disampaikan didepan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala BIN RI, di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

“Ada yang mengatakan bahwa akan terjadi kerusuhan dari aktor keturunan Arab, ini menurut saya kacau paradigma berpikirnya,” tegas Senator Fachrul Razi.

Fachrul Razi mengatakan bahwa keturunan Arab memiliki peran yang besar terhadap bangsa ini, “mungkin kita semua keturunan ulama, saya juga keturunan ulama, dan mayoritas ulama masih memiliki keturunan arab, jadi saya pikir pernyataan tersebut kontra produktif dengan semangat demokrasi,” tegasnya.

Fachrul Razi menekankan bahwa Pemilu sebagai instrumen demokrasi haruslah memperkuat integrasi bangsa. “Bahwa pemilu merupakan intrumen demokrasi yang pada akhirnya memperkuat pembangunan politik dan konsolidasi demokrasi, bukan menciptakan disintegrasi,” tegasnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Senator Fachrul Razi meminta Pemerintah memperhatikan secara khusus kepada 554 Yang meninggal dan 3788 yang sakit karena Pemilu Serentak 2019 dengan memberikan santunan dan jaminan kematian terhadap korban.

Senator Fachrul Razi menyayangkan pelaksanaan pemilu serentak masih mengalami kecurangan secara masif, sistematis dan terstruktur. Senator Fachrul Razi meminta dilakukan evaluasi dan revisi terhadap UU Pemilu serentak yang dinilai tidak efisien. “Kita perlu evaluasi UU Pemilu yang memiliki kelemahan sehingga Pemilu harus melahirkan demokrasi yang substatif, bukan prosedural saja,” tegasnya.

Continue Reading

Tak Berkategori

DPD RI Gelar Evaluasi Pemilu 2019

Published

on

 

Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala BIN RI, di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Demikian disampaikan Pimpinan Komite I DPD H. Fachrul Razi, MIP usai memimpin rapat evaluasi Pemilu 2019 di Gedung DPD RI guna mendengar pemaparan dan diskusi secara intensif Komite I DPD RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala BIN RI, maka Rapat Kerja pada hari ini menghasilkan tujuh kesimpulan.

Undang Panglima TNI, Kapolri dan BIN,
Komite I DPD RI Gelar Evaluasi Pemilu Serentak 2019

Senator Fachrul Razi yang juga Senator Asal Aceh mengatakan bahwa Ada tujuh kesimpulan dari Raker tersebut diantaranya sebagai berikut.

Pertama, Komite I DPD RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala BIN RI yang telah bekerja secara profesional, berperan aktif menjaga keamanan, ketertiban dan menciptakan situasi kondusif serta rasa aman, baik bagi penyelenggara pemilu maupun masyarakat Indonesia, dimulai  sejak tahapan pemilu hingga pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019.

Kedua, Komite I DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala BIN RI mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara independen, tidak ada intervensi dari Pemerintah maupun aparatur penegak hukum (TNI/POLRI) dan BIN sebagaimana diamanahkan undang-undang.

Ketiga, Komite I DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala BIN RI menyampaikan keprihatinan dan duka cita atas gugurnya para pengawal Demokrasi – Pemilu 2019,  baik dari unsur penyelenggara Pemilu maupun Anggota TNI/Polri.

Keempat, Komite I DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala BIN RI mengajak semua komponen masyarakat untuk meninggalkan labelitas perbedaan pilihan dan dukungan politik Pemilu 2019 sebagaimana mandat politik yang telah diberikan di TPS pada tanggal 17 April 2019. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu kembali, merajut silaturahmi, menguatkan semangat persaudaraan dan mengkokohkan komitmen semangat kebangsaan menuju persatuan nasional sebagaimana yang telah menjadi cita-cita luhur berbangsa dan bernegara.

Kelima, Komite I DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala BIN RI mengajak semua pihak, baik kontestan pemilu dan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses tahapan Pemilu serta menghimbau agar segala bentuk perbedaan pendapat diselesaikan dengan menggunakan koridor hukum.

Keenam, Komite l DPD RI memberikan dukungan penuh kepada TNI, Polri, dan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya sesuai perintah Konstitusi dan menggunakan kewenangannya secara penuh sesuai Undang-Undang untuk melakukan pengamanan dan penegakan hukum seluruh tahapan pemilu serta mengambil tindakan tegas sesuai perintah undang-undang kepada siapapun, kelompok manapun atas segala bentuk tindakan yang sifatnya gangguan dan ancaman atas ketertiban, keamanan seluruh proses tahapan Pemilu 2019 dan stabilitas politik negara.

Ketujuh, Perlu dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap belum optimal dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 khususnya mempertimbangkan kembali ketentuan serentak. Komite I akan melakukan evaluasi dan kajian mendalam serta mendorong agar Pemerintah,  DPR RI, dan DPD RI bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan secara regulatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui mekanisme  yang diatur oleh undang-undang. (Red)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pewarta 212