Connect with us

News

RAPERDA KOMINFO&Persandian Tahun 2018 Kab.Sukabumi Diduga Kangkangi UU PERS NO.40 Tahun 1999.

Published

on

Pewarta212.com,Sukabumi.Terjadinya konflik adanya Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Tentang Komunikasi, Informasi dan 
Persandian (KIP) Pemkab Sukabumi tahun 2018 yang rencananya akan segera di tetapkan menjadi PERDA di tahun anggaran 2019 memancing polemik di kalangan wartawan yang ada di Kabupaten Sukabumi ,sebab RAPERDA tersebut dianggap mengekang kebebasan pers.
Asep Ferdiansyah selaku ketua Dewan Pers Independen (DPI)  Wilayah Jawa barat turut menanggapi permasalahan tersebut,menurutnya jelas ini bertentangan dengan UU pers No 40 / 1999.
‘’Beberapa pasal dalam UU Pers jelas mengatakan bahwa  kemerdekaan Pers adalah salah satu  wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip prinsip demokrasi,keadilan, dan supremasi hukum,selain itu ada beberapa pasal dan ayat lain yang melindungi kebebasan pers, Pers tidak dapat di kekang kebebasan nya melalui RAPERDA yang diduga pembuatannya asal asalan tanpa kajian mendalam,karena Undang-undang dengan raperda itu harus searah dalam satu tujuan,”ungkapnya.

Setelah polemik itu terjadi akhirnya ketua DPI Jabar beserta beberapa  wartawan kab.Sukabumi ,melalui beberapa organisasi dalam satu wadah Forum Wartawan Sukabumi melakukan audensi dengan DPRD ,dan SKPD terkait. Adapun yang di bahas tentang RAPERDA yang disorot telah  mengkangkangi UU Pers khususnya dalam pasal yang pemda buat cq.diskominfodan persandian yaitu pasal 15.
‘’ dalam raperda tersebut terdiri dari 35 pasal, dan dalam pasal 15 ayat 2 secara tegas bahwa pemerintah daerah berupaya membatasi tugas jurnalis. Setiap mau liputan kegiatan di lingkungan pemerintahan daerah harus ada rekomendasi dari bupati melalui dinas KOMINFO Persandian Kabupaten Sukabumi ,dapat di artikan ketika Jurnalis atau wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya harus memproses ijin dulu baru boleh liputan,”papar Asep .selasa 09/07/2019.
Selain itu ada beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam pasal tersebut di antara nya adalah :
A)      Apa yang menjadi dasar hukum perangkat Daerah Bidang Komonikasi,informatika dan persandian ,sehingga Lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) di perbolehkan melakukan liputan ? mengingat dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang PERS ,peliputan hanya di lakukan oleh wartawan ,sedangkan LSM mempunyai payung hukum tersendiri pula yaitu UU NO.8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan
B)      Apa yang menjadi dasar hukum wartawan harus terakreditasi ? sementara dalam UU no 40 /1999 tidak ada satu pasal pun bahwa Pers harus terakreditasi ,kalaupun ada yang harus terakreditasi itu sepenuhnya kewenangan perusahaan pers
C)      Apa yang menjadi  dasar dikeluarkannya surat rekomendasi peliputan ?
D)      Apa yang menjadi dasar pemerintah derah memberikan sanksi ?

Itulah yang kami bahas dengan DPRD dan SKPD terkait ,pada hari kemarin senin 08/07/2019 di gedung DPRD Pelabuhanratu kab.sukabumi.”terang asep yang juga salah satu penandatangan  penghapusan pasal 15 oleh DPRD dan perangkat daerah terkait.
Asep pun menambahkan bahwa dirinya bersama rekan rekan media yang ada di kab.sukabumi tentu nya akan bekerja secara profesional dan independen dalam menjalankan profesinya,
“ kami sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selaku insan Pers  yang profesional,independen serta taat akan kode etik jurnalistik,serta sesuai dengan UU Pers no 40 tahun 1999,” pungkas Asep saat di temui di kantor sekertariat kerjanya di Jl.stasion Parungkuda sukabumi.
Di tempat terpisah ketika ditemui tim LKI selasa (9/07) di ruang kerjanya Boyke Kepala Bagian Hukum pada sekretariat daerah Kab sukabumi selaku kuasa hukum pemerintah daerah mengatakan,bahwa pemda menerima saran dan masukan dari teman teman wartawan ,RAPERDA tersebut untuk di evaluasi ulang ..( Red )


Reporter : Team Lki

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Lsm Dampal Jurig Smi Persembahan Prestasi Tertinggi Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Nasional& Sebagai Kado Ulang Tahun Kab Sukabumi..

Published

on

By

Pewarta212.com-Salam Bumi Lestari Alam Terjaga Lingkungan Hidup Terselamatkan.. Alhamdulillah Berkat Perjuangan Bersama Dan Bantuan Dari Semua Pihak Di Setiap Kegiatan Bhakti Sosial Untuk Mengantisipasi Bahaya Awal Bencana .

Salah Satu nya Dgn Penanaman Pohon Diantaranya Dilereng Gunung Bukit Gundul Rawan Longsor Sumber Mata Air,, Kanan Kiri Sungai,Kanan Kiri Jalan Dll Diberbagai Wilayah Khususnya Sukabumi Umumnya Jawa Barat.

Lembaga Swadaya Masyarakat Dampit Peduli Lingkungan Jurang Rimba Gunung Lsm Dampal Jurig Sukabumi Jabar Mendapatkan Beberapa Anugerah Penghargaan Di Tingkat Nasional Diantaranya ,Peraih Sertifikat & Plakat Nominasi Kalpataru Bidang Penyelamat Lingkungan Dari Presiden & Menteri Lingkungan Hidup & Keh utanan RI Serta Tropy Dari Internasional Indonesia Go-reen Forum IIGRF Dlm Acara Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia .

Hari Keanekaragaman Hayati Dunia & Hari Konservasi Alam Nusantara Tempo Hari Di Jakarta Dan Satu Lagi Peraih Penghargaan Raksa Prasada Kategori Masyarakat Lsm Peduli Lingkungan Dari Bpk H Ridwan Kamil Gubernur Jabar & Dinas Lingkungan Hidup Prov Jawa Barat Yg Akan Diserahkan Tgl 25 Juli Di Gedung Sate Bandung Oleh Gubernur Jawa Barat. .

Saya Atas Nama Ketua Lsm Dampal Jurig Jabar Mengucapkan Terima Kasih Yg Sebesar Besarnya Kepada Yth Bpk Drs H Marwan Hamami MM Bupati Sukabumi Yg Juga Ketua Dewan Penasehat Lsm Dampal Jurig & Drs H Adjo Sardjono Mm Dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan H Tatang Zaenudin Yg Juga Ketua Dewan Kehormatan Lsm Dampal Jurig Jabar Yg Telah Membantu Dlm Segala Hal Terutama Dorongan Motivasi Dan Bimbingannya .

Selama Ini Serta Prestasi Bersama Ini, Dipersembahkan Sebagai Kado Ulang Tahun Kab Sukabumi Dan Ikut Mewujudkan Visi Misi Sukabumi Yg Lebih Baik Dan Berprestasi Dlm Segala Bidang Meski Dari Hal Terkecil Sekalipun Sesuai Arahan Bpk Bupati Hayu Ngahiji Ngabdi Ngawangun Sukabumi Kukamampuan Sewang-Sewangan Bari Ulah Salahkeun Tapi Urang Benerkeun Sanes Kuwaos Namung Kubuktos Sareung Tos Karaos Pikeun Kab Sukabumi Nu Langkung Raharja….. Penghargaan Adalah Yg Kedua Yg Pertama Tetap Tujuan Lsm Dampal Jurig Adalah Penyelamatan Lingkungan Hidup Dan Konservasi Alam Serta Menjaga Kelestariannya Demi Diwariskan Ke Anak Cucu Kita Kelak .. Hubbul Alam Minal Iman..

Continue Reading

News

Sekjen PANI Berkunjung Ke Kapolres Subang Membawa Misi Pencegahan

Published

on

By

Pewarta212.com-Subang – Sekjen DPP Pegiat Anti Narkoba Indonesia Ir. H. Arse Pane bersama Kepala Divisi Hukum DPP PANI Ferdinan M Hutapea, SH Rabu, 17 Juli 2019 melakukan kunjungan kemitraan ke Kantor Polres Subang, Jawa Barat. Bertindak selaku mitra kerja, Arse Pane berharap pihak kepolisian dimana pun berada dapat melakukan koordinasi terkait tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur. “Hal ini berdampak besar pada psikologis anak. Yang mana usia mereka dibawah umur antara 18 tahun kebawah. Kami Ormas PANI yang ada di DPD Subang siap memberikan perlindungan hukum melalui Tim Pengacara utúsan Dewan Pimpinan Pusat,” demikian Pria yang juga menjabat Ketum Ikatan Reporter Seluruh Indonesia_IRSI kepada wartawan saat di Pendopo Bupati Subang.

Sementara itu, Kapolres Subang AKBP Muhammad Joni tengah mempelajari surat yang dilayangkan DPD PANI Subang terkait Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dalam tindak pidana narkotika. “Kami pihak Kepolisian Subang akan mempelajari surat tersebut yang diterima Kasat Narkoba Polres Subang,” ujar Pria asli ‘wong kito galoh’ itu saat ditanya Kadiv. Hukum & Advokasi DPP PANI diruang kerja Kapolres.

Ketum DPP PANI Dedi Ginanjar menyambut baik dan mengapresiasi tinggi orang nomor satu di jajaran Polres Subang yang belakangan ini kian ‘moncer’ mengungkap beragam kasus Narkoba diwilayah kerjanya. “Kami DPP PANI akan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kinerja positif kepolisian di Polres Subang. Nanti kami akan berikan piagam penghargaan dari DPP PANI,” ucap Dedi Ginanjar yang saat bersamaan menyerahkan SK Dedi Dediyana selaku Sekjen untuk DPD PANI Subang yang baru. *IRSI

Continue Reading

News

Restu Ibu lulus masuk Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN),

Published

on

By

Pewarta212.com-Jkt, (17/7) – Restu Ibu lulus masuk Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), ungkap Lurah Palmerah, di depan siswa/i baru Sekolah Mts Darul Ulum Palmerah, Jakarta Barat.

M. Ilham, STP, Lurah Kelurahan Palmerah termuda di Jakarta, mengimbau kepada generasi muda khususnya kepada siswa/i baru, sekolah Mts Darul Ulum kelurahan Palmerah Jakarta Barat, dalam kegiatan penyuluhan Anti Narkoba/Narkotik/Jahat oleh Organisasi ANNARHAT, Rabu (17/7).

Organisasi ANNARHAT di bawah Pembinaan Brigjen Pol Dr. Victor Pudjiadi, dari BNN, dan Penasehat Wilson Lalengke, Spd, Msc, MA, terbentuk dalam upaya mendukung program pemerintah, kata Sekjend DPP Annarhat, Drs. Risman Thomas, Map, MM.

Penyuluhan Anti Narkoba/Narkotik Jahat, yang telah dilaksanakan awal pekan ini, di sekolah MAN 22 Selasa diikuti 252 orang (16/7) dan Rabu (17/7) diikuti 500 siswa/i Mts Darul Ulum.

Dalam acara penyuluhan,
juga tampak memberi arahan dan sanbutan dari Walikota, Polres, Kodim, dan Sat Pol PP Jakarta Barat.

Kapolres Jakarta Barat, Rabu (17/7) diwakili Ipda Nurah, mengimbau siswa/i untuk menjauhi narkoba. Sedangkan Lurah Ilham, mengingatkan bagi siswa/i yang melanggar disiplin dan merokok di sekolah, orang tua dipanggil dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) nya, dicabut, ujar Lurah serius.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pewarta 212