Connect with us

News

RAPERDA KOMINFO&Persandian Tahun 2018 Kab.Sukabumi Diduga Kangkangi UU PERS NO.40 Tahun 1999.

Published

on

Pewarta212.com,Sukabumi.Terjadinya konflik adanya Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Tentang Komunikasi, Informasi dan 
Persandian (KIP) Pemkab Sukabumi tahun 2018 yang rencananya akan segera di tetapkan menjadi PERDA di tahun anggaran 2019 memancing polemik di kalangan wartawan yang ada di Kabupaten Sukabumi ,sebab RAPERDA tersebut dianggap mengekang kebebasan pers.
Asep Ferdiansyah selaku ketua Dewan Pers Independen (DPI)  Wilayah Jawa barat turut menanggapi permasalahan tersebut,menurutnya jelas ini bertentangan dengan UU pers No 40 / 1999.
‘’Beberapa pasal dalam UU Pers jelas mengatakan bahwa  kemerdekaan Pers adalah salah satu  wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip prinsip demokrasi,keadilan, dan supremasi hukum,selain itu ada beberapa pasal dan ayat lain yang melindungi kebebasan pers, Pers tidak dapat di kekang kebebasan nya melalui RAPERDA yang diduga pembuatannya asal asalan tanpa kajian mendalam,karena Undang-undang dengan raperda itu harus searah dalam satu tujuan,”ungkapnya.

Setelah polemik itu terjadi akhirnya ketua DPI Jabar beserta beberapa  wartawan kab.Sukabumi ,melalui beberapa organisasi dalam satu wadah Forum Wartawan Sukabumi melakukan audensi dengan DPRD ,dan SKPD terkait. Adapun yang di bahas tentang RAPERDA yang disorot telah  mengkangkangi UU Pers khususnya dalam pasal yang pemda buat cq.diskominfodan persandian yaitu pasal 15.
‘’ dalam raperda tersebut terdiri dari 35 pasal, dan dalam pasal 15 ayat 2 secara tegas bahwa pemerintah daerah berupaya membatasi tugas jurnalis. Setiap mau liputan kegiatan di lingkungan pemerintahan daerah harus ada rekomendasi dari bupati melalui dinas KOMINFO Persandian Kabupaten Sukabumi ,dapat di artikan ketika Jurnalis atau wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya harus memproses ijin dulu baru boleh liputan,”papar Asep .selasa 09/07/2019.
Selain itu ada beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam pasal tersebut di antara nya adalah :
A)      Apa yang menjadi dasar hukum perangkat Daerah Bidang Komonikasi,informatika dan persandian ,sehingga Lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) di perbolehkan melakukan liputan ? mengingat dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang PERS ,peliputan hanya di lakukan oleh wartawan ,sedangkan LSM mempunyai payung hukum tersendiri pula yaitu UU NO.8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan
B)      Apa yang menjadi dasar hukum wartawan harus terakreditasi ? sementara dalam UU no 40 /1999 tidak ada satu pasal pun bahwa Pers harus terakreditasi ,kalaupun ada yang harus terakreditasi itu sepenuhnya kewenangan perusahaan pers
C)      Apa yang menjadi  dasar dikeluarkannya surat rekomendasi peliputan ?
D)      Apa yang menjadi dasar pemerintah derah memberikan sanksi ?

Itulah yang kami bahas dengan DPRD dan SKPD terkait ,pada hari kemarin senin 08/07/2019 di gedung DPRD Pelabuhanratu kab.sukabumi.”terang asep yang juga salah satu penandatangan  penghapusan pasal 15 oleh DPRD dan perangkat daerah terkait.
Asep pun menambahkan bahwa dirinya bersama rekan rekan media yang ada di kab.sukabumi tentu nya akan bekerja secara profesional dan independen dalam menjalankan profesinya,
“ kami sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selaku insan Pers  yang profesional,independen serta taat akan kode etik jurnalistik,serta sesuai dengan UU Pers no 40 tahun 1999,” pungkas Asep saat di temui di kantor sekertariat kerjanya di Jl.stasion Parungkuda sukabumi.
Di tempat terpisah ketika ditemui tim LKI selasa (9/07) di ruang kerjanya Boyke Kepala Bagian Hukum pada sekretariat daerah Kab sukabumi selaku kuasa hukum pemerintah daerah mengatakan,bahwa pemda menerima saran dan masukan dari teman teman wartawan ,RAPERDA tersebut untuk di evaluasi ulang ..( Red )


Reporter : Team Lki

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAPRES MERAJUT PERTIKAIAN MASYARAKAT

Published

on

Oleh Agun Gunanjar

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia , Ir H Joko Widodo dan Prof KH. Ma’aruf Amin, merajut kembali perbedaan dan pertikaian yang terjadi di masyarakat.

Pelantikan Presiden dan wakil Presiden masa bakti 2019 – 2024 di gedung
Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Selatan, Minggu (20/10) nampaknya mengakhiri perbedaan dan pertikaian seluruh tahapan perhelatan konstestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif.

Perhelatan pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang terjadi di masyarakat, nampaknya banyak hal yang telah kita lalui; ketegangan, gesekan, benturan, kekera san, hingga berujung di peradilan, baik pidana, perdata maupun ke Mahkamah Konstitusi.

Hingga saat ini masih ada yang tersisa, dan yang masih diproses. Kami berharap dapat segera diselesaikan dengan arif,
dan berkeadilan.

Demikian juga halnya pada sebagian, entah besar atau kecil, yang masih belum bisa melupakannya atas berbagai perjalanan pengala mannya di kancah Pemilihan anggota Legislatif, terutama Pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2019.

Pertikaian, terutama bagi mereka yang bersentuhan, berhadapan secara langsung di lapangan.

Para sahabat semua, Kontestasi tersebut telah usai dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang telah diawali dengan pelantikan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.

Kini saatnya kita MERAJUT KEMBALI PERTIKAIAN, diantara kita sesama anak bangsa, yg memang faktanya dan ciptakan-NYA, bahwa kita beragam dan berbeda.

Mari kita saling mengakui, menghormati dan menerima perbedaan itu, untuk tujuan yang sama yakni kedamai an, kebahagian, kesejahte raan bersama.

Itulah Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padamu negeri kami berjanji, Padamu negeri kami berbakti, Padamu negeri kami mengabdi, Bagimu Negeri Jiwaraga kami.

Salam keragaman, salam lima jari, Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Dewan Pembina Forum Bhinneka Indonesia (FORBIN)-(19/10)

Continue Reading

News

PELAYANAN PUBLIK BAHASA INGGRIS WRITTEN AND SPOKEN DI KUNINGAN JAKARTA SELATAN

Published

on

Jkt, ( 17/10) – Kawasan kuningan Jakarta Selatan yang selama ini tempat kegiatan berbagai usaha dan kegiatan pemerintahan, usahawan, perkantoran, dan pendidikan tinggi kini muncul pelayanan publik di bidang bahasa Inggris, written and spoken dan TOEFL serta terjemahan tersumpah.

Kabar gembira, bagi karyawan pelajar dan masyarakat umum.
diselenggarakan pelatihan bahasa Inggris, written and spoken dan TOEFL, terjemahan tersumpah,serta Jurnalistik, nampaknya kebutuhan komunitas setempat, yang belum terpenuhi, ungkap Drs Risman Thomas, MAP, MM.

Mantan pejabat pemda DKI Jakarta itu lebih akrab dipanggil Risto, Ia sebagai
koordinator instruktur pelati han, mengatakan kepada wartawan di gedung Mall Pelayanan publik, Jakarta Selatan, Kamis (17/10)

Kegiatan ini sebagai, pendukung berbagai tugas tugas birokrat, enterprenus dan mahasiawa, kini nampaknya kawasan Rasuna Epicentrum dan Gelanggang Remaja Brojo Soemantri itu, sudah menjadi pusat informasi, komunikasi dan koordinasi oleh segenap warga dan masyarakat, tambah Risto serius.

Tim Risto yang bergabung dengan Perkumpulan Gerakan Ok Oce ( PGO), menyelenggarakan pelatihan dan terjemahan bahasa Inggris dan bimbingan skripsi – tesis bagi calon sarjana yang bermasalah menyelesaikan penelitiannya.

Tim instrukrtur terdiri atas Bustanudin mantan wartawan Antara bidang luar negeri, Risto mantan pejabat Pemda DKI Jakarta, Rina Agustina mantan Dosen Gunadarma, Bambang Sudiyono, mantan ASN BATAN Serpong dan Herman profesional IT.

Mata pelajaran diberikan, mulai dari tingkat dasar Elementary, Intermadiate dan Advance. Pertemuan 2 kali seminggu Indoor and Outdoor untuk morning and afternoon class dan evening class.

Bagi peminat ingin menjadi petugas humas, ” Public Relation, ” dan wartawan sejati pelatihan diadakan setela Magrib di kawasan pusat Wisata Kuliner Jakarta Tenteram Sejahtera Kemayoran depan Porles Metro Jakarta Pusat.(002)

Continue Reading

News

GOKAR DIRAMAIKAN BURUNG ENGGANG DARI KALTIM

Published

on

Jkt, (16/10) – Goyang Karawang ( Gokar) diramai kan tari burung enggang dari Kalimantan Timur yang tampil sebagai perkenalan, untuk menyambut HUT ke 386 Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Selain itu untuk mendukung dan memeriahkan tarian massal yang berskala internasional, ditampilkan penari goyang karawang sejumlah 17.000 orang penari di lapangan Galuh Mas Kerawang, Jawa Barat, baru baru ini.

Setelah perkenalan tari burung enggang dan penari sanggar tari lainnya dari delapan negara, berasal dari Hongkong, Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Brunai, Korea dan Indonesia.

Tari Burung Enggang yang memukau, ditampilkan oleh sanggar tari ” Kaltim Berdau hulat”, dipimpin Dra Novarita MM di hotel Merque, kata Alif Al Akbar Leader Organi zer ( LO) dan anggota Forum Pembauran Kebang saan (FPK) DKI Jakarta.

Penari yang berasal tampil
dari berbagai sanggar tari, grup kesenian dan ikut pelajar serta masyarakat karawang, bergoyang di lapangan Galuh Mas Karawang, mulai petang ber akhir Magrib. Tari Gokar
untuk meraih Record Muri.

Inilah gaya kostum penari burung Enggang dari Kaltim. Foto Alif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berturut turut

Acar selama tiga hari berturut turut, mulai dari perkenalan kesenian tari dari delapan negara di hotel Merque, acara Goyang Karawang ( GOKAR) di lapangan Galuh Mas dua, yang menghadirkan penari sejumlah 17 ribu orang untuk meraih Record Muri.

Dilanjutkan dengan Festival Goyang Karawang Internasional 2019, diikuti seribu orang peserta
dlaksanakan di Panggung Pentas kebesaran galuh mas satu Karawang.

Kirab hijat

Pada kirab hajat budaya rakyat Karawang yang berlangsung di lapangan alun alun Kerawang, Jawa Barat, pertengahan bulan September 2019, nampak nya success luar biasa, ungkap koordinator kesenian dari Malaysia.

Menurut Leader Organizer Tari Burung Enggang Alif yang memimpin “Sanggar Mawar Berdaulat”, Kesuksesan tari Goyang Karawang karena adanya keterpaduan peserta penari dan kedisiplinan yang kental oleh setiap grup dan sanggar tari yang berbeda.

Ucapan selamat tertuju kepada Bupati Celli pada hari jadi kabupaten Kerawang, dengan Tema, membangun bersama, menuju karawang jaya, mulya dan Tohaga (Jamuga), ujarnya.

Masyarakat Karawang yang menyuguhkan Tarian dan Festival Goyang Karawang pada HUT Kabupaten Karawang ke 386, pertenga han September, tari Goyang Karawang nampaknya dapat mendukung kunjungan wisata secara nasional, bahkan Internasional, ujar penari dari Thailnd.

Berdaulat

Pimpinan Sanggar Tari Kaltim berdaulat Novita mengungkapkan, Tari Burung Enggang atau biasa disebut Tari Enggang, sebuah tarian Suku Dayak Kenyah Kalimantan Timur.

Tari Burung Enggang menjadi tarian wajib dalam setiap upacara adat Suku Dayak Kenyah. Tari Burung Enggang menggambarkan kehidupan sehari-hari burung enggang yang biasanya dibawakan oleh wanita-wanita muda Suku Dayak Kenyah, demikian Novarita. (0034)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pewarta 212