Connect with us

Tak Berkategori

LP Cipinang, Panggung Pertunjukan Terbesar Ahmad Dhani

Published

on

Ahmad Dhani bisa menjadi martir yang memicu perlawanan besar terhadap Jokowi yang saat ini tengah berjuang mempertahankan elektabilitasnya yang terus menurun.

Oleh : Hersubeno Arief

Ada satu pelajaran berharga dan penting yang dapat kita petik dari kasus musisi Ahmad Dhani Prasetyo. Di negeri ini Anda boleh berbuat apa saja, termasuk memaki seorang capres, tapi jangan pernah jadi oposisi.

Ahmad Dhani divonis hakim 1.5 tahun penjara, dan langsung masuk tahanan karena dinilai terbukti secara sah melakukan ujaran kebencian melalui akun media sosial Twitter. Dhani dinilai memenuhi unsur pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tiga cuitan Dhani lewat akun @AHMADDHANIPRAST yang membawanya masuk bui sebagai berikut :

Dhani Ahmad Prasetyo@AHMADDHANIPRAST

Yg menistakan Agama si Ahok… yg di adili KH Ma’ruf Amin…ADP

Dhani Ahmad Prasetyo@AHMADDHANIPRAST

Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP

Dhani Ahmad Prasetyo@AHMADDHANIPRAST

Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur…kalian WARAS??? – ADP

Habiburahman Anggota Tim Advoaksi Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo-Sandi mengaku mereka telah melaporkan 20 kasus pencemaran nama baik dan fitnah ke Bawaslu dan Bareskrim Polri, sebagian besar kepada Paslon nomor 02, tapi sampai sekarang belum satupun diproses. “Beberapa diantaranya sudah kami laporkan tiga bulan lalu,” ujarnya.

Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah makian Bupati Boyolali Seno Samodro terhadap capres Prabowo Subianto. Menanggapi guyonan “tampang Boyolali,” Seno memaki “Prabowo Asu,” alias Prabowo Anjing. Sebuah makian tak pantas dan kasar yang dilakukan oleh seorang kepala daerah kepada seorang capres.

Kasus Ahmad Dhani bila tidak dikelola dan ditangani dengan baik, bisa menjadi semacam pemicu munculnya gerakan publik yang dipicu oleh perceived injustice. Sebuah persepsi perlakuan yang tidak adil di kalangan masyarakat.

Orang bisa saja tidak suka terhadap Ahmad Dhani. Tapi mereka juga tidak suka ada orang yang diperlakukan tidak adil. Diperlakukan sewenang-wenang. Itu semacam akal dan nalar sehat publik.

Pilihan rezim untuk bersikap keras terhadap salah satu juru kampanye Prabowo-Sandi ini sangat mengejutkan. Apalagi dilakukan hanya puluhan hari jelang pilpres.

Ahmad Dhani bagaimanapun merupakan publik figur dengan penggemar sangat besar. Kendati sering bertindak kontroversial, dia merupakan salah satu ikon industri kreatif. Salah satu figur jenius dalam industri musik Indonesia. Penggemarnya melampaui pilihan politiknya.

Ahmad Dhani bisa menjadi martir yang memicu perlawanan besar terhadap Jokowi yang saat ini tengah berjuang mempertahankan elektabilitasnya yang terus menurun.

Seharusnya kalau toh Ahmad Dhani dijatuhi hukuman, tak perlu harus diperlakukan secara keras segera masuk tahanan. Tidak ada satu alasanpun yang cukup kuat bagi hakim untuk memerintahkannya segera masuk tahanan mengingat kasusnya “hanya” berupa pelanggaran UU ITE.

Menjebloskan Ahmad Dhani langsung ke tahanan hanya menunjukkan ada kemarahan dan kebencian yang sangat besar dari rezim kepada Ahmad Dhani. Dan ini tentu sangat merugikan. LP Cipinang bisa diubah oleh Ahmad Dhani menjadi panggung pertunjukan baru. Sebuah panggung politik besar.

Dalam bidang penegakan hukum, pemerintahan Jokowi saat ini tengah mendapat sorotan tajam dalam dan luar negeri. Yang paling banyak mendapat sorotan adalah batalnya pembebasan Abu Bakar Ba’asyir, pemberian remisi terhadap pelaku pembunuhan wartawan di Bali, dan pembebasan bersyarat terhadap pembobol Bank Century Robert Tantular.

Ba’asyir batal meninggalkan LP Gunung Sindur setelah menimbulkan perdebatan internal di kalangan petinggi pemerintahan. Nyoman Susrama mantan kader PDIP yang membunuh wartawan Jawa Pos mendapat remisi dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman penjara 20 tahun. Sementara Robert Tantular remisinya bikin publik dan pimpinan KPK hanya bisa geleng-geleng kepala.

Robert Tantular mendapat remisi 74 bulan, 110 hari atau hampir 77 bulan. Barangkali remisi ini bisa diusulkan masuk Musium Rekor Indonesia (MURI), bahkan Guiness Book of Record. Jadilah Robert bisa melenggang keluar tahanan dengan hanya menjalani 10 tahun penjara dari vonis 21 tahun penjara.

The Economist, majalah ekonomi sangat berpengaruh yang berbasis di London juga mengecam tindakan Jokowi. Dalam bahasa yang sarkas The Economist membuat berita berjudul : *“Undeserving, Indonesia’s president toys with releasing a terrorist ideologue. Tidak pantas. Mainan Presiden Indonesia dengan melepas seorang ideolog teroris.

Dalam dua pekan terakhir The Economist majalah yang sempat mengundang Prabowo untuk bicara dalam sebuah forum bergengsi The World In 2019 di Singapura, telah dua kali menulis artikel yang mengecam Jokowi.

Majalah Tempo menengarai rencana pembebasan bersyarat Ba’asyir yang kemudian dibatalkan, semua didasarkan pada pertimbangan elektabilitas Jokowi. Seperti diakui Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noer, pembebasan Ba’asyir diusulkan oleh Yusril dengan kalkulasi akan mengerek suara Jokowi di kalangan umat Islam. PBB yang dipimpin oleh Yusril juga diuntungkan.

Namun ternyata rencana tersebut mengundang kontroversi. Perdana Menteri Australia Scott Morisson menyampaikan protes keras. Para pendukung Jokowi dari kalangan non muslim juga mengancam menarik dukungan.

Dari pemantauan di media sosial muncul reaksi yang sangat keras dan bila dikonversi ke suara berpotensi menggerus elektabilitas Jokowi sampai 4%.

Jadi semua bermuara pada kalkulasi elektabilitas. Pertimbangan kemanusiaan, dengan alasan Ba’asyir sudah sepuh hanya kemasan publik. Jokowi dan Yusril melihat status Ba’asyir bisa dikapitalisasi sebagai keuntungan politik. Kasus ini bermula dan berakhir pada elektabilitas Jokowi.

Doktrin all about electability, semua tentang elektabilitas telah menjadi ciri khas yang menonjol sangat kuat pada pemerintahan Jokowi. Entah mengapa pada kasus Ahmad Dhani doktrin ini luput diterapkan?

https://www.hersubenoarief.com/artikel/lp-cipinang-panggung-pertunjukan-terbesar-ahmad-dhani/

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tak Berkategori

CALEG DPD RI, KONSTITUSI HARUS KOKOH

Published

on

Caleg DPD RI Ir. HM. Saleh Khalid, MM depan audiens acara Diskusi Publik, di Jakarta Selasa. (Foto Sri)

CALEG DPD RI, KONSTITUSI HARUS KOKOH
Jkt, (19/2) Calon anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI DKI Jakarta, Ir HM Saleh Khalid, MM mengungkapkan konstitusi harus kokoh di Parlemen agar roda organisasi pemerintahan berjalan dengan baik.
Ia mengatakan dalam sambutan kampanye di depan para audiensi yang hadir dari berbagai komunitas pada acara diskusi publik di Jakarta, Selasa (19/2).
Selanjutnya, Ia menyebutkan bahwa konstitusi yang menata kehidupan berbangsa dan bernegara jika konstitusi lemah berakibat kepada kehidupan yang tidak menentu di masyarakat.
Oleh karena itu, Saleh Khalid terjun sebagai Caleg DPD RI DKI Jakarta urutan 34 untuk memperkokoh konstitusi di Parlemen jika terpilih pemilu April nanti, ujarnya sungguh.
Ia mengatakan kepada Pers untuk dapat meraih anggota DPD RI DKI Jakarta, sedikitnya memperoleh suara 500 ribu suara dari penduduk kota Jakarta.
Untuk dapat mewakili DPD RI DKI Jakarta dari 10.18 juta penduduk ibukota, hanya akan dipilih empat orang mewakili DPD RI DKI Jakarta.
Dengan adanya 25 orang Caleg DPD RI, yang berkompetisi memperebutkan empat kursi DPD RI DKI Jakarta, mulai dari nomor urut 21 hingga 46 dan akan gugur sebanyak 21orang pada pemilu nanti, katanya.
Caleg DPD RI. DKI Jakarta yang nampaknya berkompetisi, memperebutkan suara dari warga kota Jakarta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta Pusat, Barat, Utara, Selatan dan Timur, serta Kabupaten administrasi Kepulauan seribu, terlihat berbagai spanduk dan baleho Caleg yang bertebaran di kota Jakarta.
Menurut data KPU Jakarta, tercatat DPT di kota Jakarta berjumlah 7,7 juta jiwa akhir penetapan KPU tahun 2019.
Dari 25 Caleg DPD RI DKI Jakarta yang berkompetisi, antara lain terlihat nama Silvyana Murni, Fahira Idris dan Saleh Khalid urutan nomor 34.
Sementara, Fadli Zon, wakil ketua DPR RI dari Partai Gerindra dalam sambutannya getol mengucapkan, ” Caleg untuk meraih suara harus memenangkan hati dan pikiran konstuantenya,” Hati dan pikiran sulit dibeli sehingga melalui berbagai cara dilakukan untuk menang, ujarnya serius.
Saleh Khalid yang pernah menjadi anggota MPR/DPR RI periode 1992 – 1997. Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, (KPKPN) periode 2001 – 2003, dan Dewan Pengawas Badan Penyele nggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, nampaknya sukses mengaplikasikan program nya ketika itu.
Kini Ia aktif di Forum Caleg Muslim (FCM) yang dalan sambutannya, mengingatkan kepada warga Jakarta pada pemilu 16 April 2019, “Kita harus menang dan Indonesia menang, identik dengan kemena ngan Islam, demikian Saleh Khalid. ( 002 )

Continue Reading

Tak Berkategori

*PARA KIAI SEPUH NU SEPAKAT MENTAKDZIR KH.MA’RUF AMIN*

Published

on

*PARA KIAI SEPUH NU SEPAKAT MENTAKDZIR KH.MA’RUF AMIN*
Dipublish pewarta212.com

PASURUAN | _duta.co_ – Suara peserta Halaqah V Komite Khitthah 1926 NU, yang berlangsung di Pondok Pesantren At-Taqwa, Cabean, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (16/2/2019), semakin ‘nyaring’. Seluruh peserta sepakat, bahwa, keputusan Kiai Ma’ruf masuk jalur politik adalah bentuk pelanggaran AD/ART organisasi. Harus ada sanksi.

“Karena itu, kalau di lingkungan pesantren Kiai Ma’ruf ini harus ditakdzir. Di pesantren, kalau ada santri melanggar aturan, bisa digundul atau disuruh nimbo jeding (isi bak kamar mandi red.). Menurut saya takdzir untuk Kiai Ma’ruf ya.., jangan dipilih, biar tidak ditiru yang lain,” demikian disampaikan KH Hamim salah seorang peserta halaqah usai mendengarkan taushiyah KH Tholchah Hasan (Malang).

Di samping itu, jelasnya, harus ada produk bahtsul masail yang mengkaji secara serius pelanggaran khitthah ini. Produk bahtsul masail tersebut bisa menjadi pegangan kuat dalam upaya menegakkan khitthah NU. Dari situ sosialisasi kepada nahdliyin terus dilakukan.

“Sebagaimana taushiyah KH Tholchah Hasan, sekarang ini harus ada yang berani mengingatkan pengurus NU. Kondisi sekarang ini sama dengan kondisi tahun 1970-an. Faktanya dari atas sampai bawah pengurus NU (mayoritas) sudah menyimpang,” tegasnya.

Hal yang sama disampaikan KH Nur Maymoun, Pengasuh PP Miftahul Ulum, Sumenep, Madura. Menurut Kiai Nur, keputusan Kiai Ma’ruf meninggalkan posisi Rais Aam tanpa ada musyawarah, ini merupakan *pelanggaran berat AD/ART.*

Logikanya, mau jadi Rois Aam saja, *jabatan politik harus dilepas*. Lha ini sudah jadi Rois Aam malah lompat ke politik.

“Saya kira memang harus *diberi sanksi*, bahasa santrinya ‘dipares’ atau ditakdzir.

*Digunduli saja suaranya, *jangan dipilih*.

Kalau sampai Kiai Ma’ruf menang, maka, ke depan *NU akan selalu dipakai alat politik, bahaya*,” jelas Kiai Nur kepada duta.co.

Soal bahtsul masail, Kiai Nur sepakat. Dalam waktu dekat, para kiai harus membuka kitab, mengkaji lebih dalam, hasilnya nanti sebagai pijakan bergerak untuk *menyelamatkan NU.*

“Saya terenyuh mendengar taushiyah Kiai Tholchah. Beliau menyampaikan selamat berjuang untuk NU. *NU itu melayani umat, bukan menguasai umat.*

Kalau paradigmanya *melayani, berarti apa yang diberikan*.

Sementara kalau *menguasai, maka, apa yang didapatkan*.

Hari ini NU menguasai umat,” jelas Kiai Nur dengan menyatakan sepakat bahwa, penegakkan khitthah NU jangan sampai membuat gaduh.

Hadir dalam halaqah V adalah KH Tholchah Hasan, KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), KH Abdulloh Siroj (anggota Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri), KH Suyuthi Toha (santri Mbah Maemoen Zubair), KH Abdullah Muchit, Prof Dr Ahmad Zahro, H Choirul Anam (Cak Anam), Prof Dr Rahmat Wahab, Prof Dr Nasihin, KH Luthfi Basori (Gus Luthfi), dan Ketua Pelaksana Halaqah Komite Khitthah H Agus Solachul A’am Wahib (Gus A’am Wahib) yang notabene putra Menteri Agama RI ke-8 Almaghfurlah KH Wahib Wahab.(mky)

Dikutip dari duta.co

Continue Reading

Tak Berkategori

*GERAKAN PENERTIBAN POLRI SESUAI UUD 1945*

Published

on

*GERAKAN PENERTIBAN*
*POLRI SESUAI UUD 1945*

Polri adalah Operator (pelaksana kebijakan negara). Bukan Regulator (pembuat kebijakan negara). Posisi Polri harus di bawah Departemen terkait. Bukan di bawahi langsung Presiden sehingga dijadikan alat politik oleh partai Ruling Class (Penguasa).

Siapapun penguasanya akan memanfaatkan Polri. Kalau kebetulan penguasanya repressif seperti skrg ini. Matilah rakyat dan orang-orang yang kebetulan berseberangan dengan penguasa ditangkapi, dikriminalisasi, diteror oleh polisi untuk kepentingan politik penguasa…

Pdhl Polri adalah Operator sama dgn Tentara. Kapolri dan Panglima TNI tidak boleh setingkat dgn Menteri Pertahanan atau Mendagri…

Kapolri tidak boleh hadir di rapat-rapat kabinet.Tidak ada dasar hukumnya di UUD 1945. Karena itu posisi Polri di bawah Komando Presiden adalah Inkonstitutional (pelanggaran UUD 1945).

Dalam UUD 1945 tidak dikenal pejabat setingkat Menteri. Hanya bikinan Orde Baru yg dinikmati hingga kini…

Polri harus di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum. Dan tidak boleh dipersenjatai senjata api (senpi) seperti Tentara. Bahkan polisi di Inggris cukup dengan pentungan.

Polri adalah Sipil atau Non-Kombatan (Non-Tempur).Sementara Tentara adalah Kombatan (Tempur) yg harus dipersenjatai Senpi kaliber apapun.

Mohon bantu sebarkan untuk mencegah arogansi Polri melampaui batas kewenangannya dan memicu perpecahan antara TNI-Polri di negeri Ini yang akan mengorbankan anak-anak bangsa sendiri…

Kembalikan Polri ke Posisinya sesuai dengan Konstitusi Dasar kita UUD 1945 beserta turunannya… Kembalikan Polri ke Pakemnya.

*BRAVO TNI* ✊
*NKRI HARGA MATI*
*KAMI DUKUNG TNI*

Dikutip dari Grup FCM

Mohon Dukungan Suara Wabil Khusus rekan Alumni 212, Dapur Santri Indonesia, Alumni Gerakan Tamasya Al Maidah.

https://news.okezone.com/read/2016/11/28/525/1553545/ikut-aksi-2-desember-ribuan-warga-ciamis-jalan-kaki-ke-jakarta

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pewarta 212