Connect with us

News

Ketua Dewan Pers tidak Paham UUD 45 dan Pancasila Kredibilitasnya wajib di pertanyakan

Published

on

Pewarta212.com-Jakarta, Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Kasihhati menyikapi langsung pernyataan Ketua Dewan Pers prof Dr,Mohammad Nuh, yang beredar diberbagai media online,bahwa perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian(PT) dan (SIUP) dianggap belum cukup sehingga harus mendapat ijin dari Dewan Pers,dengan analogi pengembang perumahan,meski sudah mengantongi ijin mendirikan bangunan atau IMB (dari Dewan Pers) .

Pada saat melakukan Verivikasi Faktual dibeberapa media di Makassar belum lama ini,M ,nuh mengibaratkan,Perusahaan pers sebagai keluarga,sehingga yang belum daftar harus mendaftar,agar masuk dalam keluarga,karena menurutnya kalau ada anak diluar nikah harus didaftar agar dapet warisan,

Menanggapi hal tersebut,,kasihhati menilai Muhammad Nuh Tidak mengerti dan tidak memahami,sejarah Pers dan undang undang nomor 40 tahun 1999 ,tentang Pers,
‘Pernyataan ketua Dewan Pers ini membuktikan bahwa ketua Dewan Pers adalah Pengkhianat diantara Pejuang pejuang Pers yang sudah berdarah darah memperjuangkan kemerdekaan Pers,dan Pernyataan itu juga membuktikan bahwa Muhammad Nuh,tidak memahami undang undang dasar 45 dan Pancasila,Bagaimana Muhammad Nuh,mau menjadi bapaknya insan Pers diseluruh Indonesia,kalau tidak mengerti tentang dunia Pers dan undang undang Pers,wajar kalau sikapnya Diktator dan Sok berkuasa,mengalahkan kekuasaan Allah swt,

saya tidak mengerti lanjut kasihhati,seorang yang berpendidikan tinggi seperti Muhammad Nuh,bisa membuat kebijakan sepihak yang yang melanggar undang undang Pers dan Hak azazi manusia,Harusnya Muhammad Nuh dan anggota Dewan Pers memahami,undang undang pers dan undang undang dasar agar tidak membuat kebijakan yang nyeleneh,Kasihhati menghimbau agar Dewan Pers tidak membuat pernyataan ataupun membuat surat edaran yang dapat menganggu aktivitas insan pers dan jangan sembarangan menuduh perusahaan pers yang tidak diverivikasi Dewan Pers dan wartawan yang tidak ikut UKW ilegal,karena semua dilindungi undang undang dan negara,

“Apa mata Muhammad Nuh Ketua Dewan Pers) tidak melihat bahwa tahun 2017 kita sudah melakukan aksi (lihat : youtube, aksi 203 fpii dan aksi 134 fpii) yang dilakukan FPII saat menyikapi hal-hal yang terkait dengan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap wartawan?”

Masih menurutnya, Pernyataan tersebut juga salah satu bentuk pengungkapan bahwa diri Ketua Dewan Pers itu ‘GAGAL’ membina wartawan dan media yang begitu pesat berkembang sekarang ini. Belum lagi produk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang memakan biaya Rp. 1,5-3 juta/orang.

“Berapa rupiah total yang telah diraup? Kemana Anggaran puluhan bahkan ratusan juta hingga Miliaran rupiah yang dikucurkan Pemerintah tiap tahun untuk DP?” tanyanya.

Kasihhati menegaskan, Ketua Dewan Pers yang sekarang ini menganggap bahwa dirinya merupakan seorang “PENGUASA” di dunia Pers sudah lepas kontrol seolah sebagai HAKIM yang memutuskan vonis hukuman bagi terpidana

“Hal inilah yang patut dipertanyakan dan dicurigai tingkat pendidikan seorang Ketua Dewan Pers. Bukannya menyatukan suatu perbedaan pandangan, malah memecah belah. Apa ini yang dinamakan seorang ketua?” ucap Kasihhati.

“Harusnya Ketua Dewan Pers Calling Down, bertobat dan minta ampun kepada Tuhan YME Kata wanita yang akrab dipanggil Bunda ini.yang juga ketua Presidium Dewan Pers Independen,

Kasihhati mengingatkan kepada Pengurus dan Anggota FPII seluruh Indonesia untuk terus berjuang membela kemerdekaan pers sejati, melaksanakan peliputan sesuai kaidah kode etik jurnalistik.

Sumber
ketua Presidium FPII

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

ALUMNI 212 TETAP PEGANG ISTIMA ULAMA

Published

on

Jkt, (13/10) – Alumni 212 tetap berpegang pada istima ulama keempat, yang disepakati dalam pertemuan akbar di Jakarta belum lama ini.

Ketua Persatuan Alumni (PA) 212 Ustadz Selamat Maarif, mengatakan ketika diwawancarai pada acara munajat akbar yang berkaitan dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) di masjid sunda kelapa Jakarta Pusat, Minggu petang (13/10).

Ustadz sebagai ketua Persatuan menekankan bahwa Ia sebagai alumni 212, akan selalu dan tetap menyatakan, berpedoman serta bepegang pada Istima Ulama keempat.

Istima Ulama keempat, Yaitu, ” Menolak hasil PEMILU 2019, diduga ada kecurangan dalam penghitungan suara oleh KPU secara nasional, Pulangkan imam besar Habib Rizieg Sidik, Hentikan Kezholiman, dan Hentikan kriminalisasi terhadap para Ulama.

Ketua PA 212 mengungkap kan depan jajaran petinggi Forum dan Laskar Pembela Islam, Bang Jafar, Laskar Emak emak dan umat islam cinta ulama.

Jangan bicara tentang rekonsiliasi tambahnya serius, ” Jika tuntutan GNPF belum dipenuhi,” kata Ustad Selamat Maarif, yang dikerumuni awak media.

Ia menyayangkan, ” Pak Prabowo yang didahulukan selangkah dan ditinggikan serantiang, nampaknya belum mengajak dan adanya pembicaraan dengan para Ulama PA 212, ” demikian Ustadz berharap. (0028)

Continue Reading

News

BMI DIIMBAU JAUHI NARKOBA

Published

on

Jkt, (13/10) – Anggota Barisan motor Indonesia (BMI) diimbau jauhi narkoba dengan musik kita tidak menggunakan barang terlarang itu yang dapat membawa kehancuran dan kesengsaraan keluarga seumur hidup.

Ketua BMI Openg, mengajak anggotanya membantu pemerintah / BNN untuk ikut memberantas pengedar narkoba dan membantu pemakai yang terlanjur aktif untuk direhabilitasi.

Hal itu disampaikan Openg dalam sambutannya yang dihadiri Sekjend DPP Annar hat Drs Risman Thomas, MAP, MM, dan anggota BMI yang datang dari berbagai daerah di tanah air.

Mereka berkumpul dan bersenda gurau merayakan Hut X BMI di kawasan Wisata Kuliner Kemayoran Jakarta pusat, Sabtu (12/10) hingga Minggu dinihari.

Anggota BMI yang datang berjumlah sekitar 6000 an, berkumpul menggunakan fasilitas kawasan wisata kuliner kemayoran Jakarta pusat.

Anggota BMI, nampaknya sesama anggota saling merangkul, dan bersenda gurau penuh keakraban sebagai, “Intimate Friends ” (Konco Palankin).

Peserta yang datang dari berbagai daerah itu masing masing konsfirasi sudah mempersiapkan tarik suara dengan “Westren song” dan Golden Memory Indonesia.

Seperangkat alat musik dengan pentas, siap digunakan oleh anggota BMI dengan konsfirasi yang sudah matang, didukung penyanyi dandut ibukota hingga berakhir, Minggu dinihari. (13/10)

Kawasan wisata kuliner kemayoran seluas 7000 meter, diresmikan September lalu, telah ditempati pedagang makanan dan warung kaffee sebanyak 200 kios.

Lomba burung

Kawasan ini, mulai Selasa siang hingga Sabtu petang. diramaikan oleh penggemar Lomba Burung.

Kawasan yang terbagi untuk kios kuliner, olahraga pagi, dan penampilan pemusik dan setiap sanggar yang ada dapat menggunakan pentas dan seperangkat alat musik untuk kegiatannya dalam berbagai hiburan dan lomba.

Pengelola kawasan wisata kuliner kemayoran, Ibrahim mengatakan, Kami menyediakan pentas dan diharapkan pengunjung dan komunitas yang ada dapat menggunakan fasilitas yang ada, katanya.

Masyarakat silih berganti menggunakan pentas Panggung JTS Kawasan Wisata Kuliner dengan berbagai kegiatan seni dan budaya, terutama tampilan musisi muda yang tampil prima.

Kawasan diramaikan penggemar dan lomba burung, nampaknya masyarakat di Jakarta sebagian kecil yang mengetahui kawasan wisata kuliner kemayoran Jakarta Pusat.

Agar kawasan ini maju perlu keterpaduan dalam mengelolanya, terutama untuk mengantsipasi agar pengedar narkoba jauh dari kawasan Jakarta Tenteram Sejahtera ( JTS) , ungkap Risman Sekjen DPP Annarhat, serius.

Continue Reading

News

SAT POL PP TERAPKAN PARADIGMA HUMANIS

Published

on

Jkt, (11/10) – Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, dalam menegakkan Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum di wilayah Jakarta, terapkan paradigma humanis.

Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Drs Arifin, M.A.P, mengungkapkan hal itu dalam pertemuan audensi dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di kantor Satpol Jalan medan merdeka selatan 8-9 Jakarta, Kamis (10/10).

Kunjungan audiensi FPK kepada berbagai petinggi birokrat pemda DKI Jakarta di Balaikota dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu, mulai dari Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, dan Biro Dikmental serta Sat Pol PP, kini dipimpin Arifin, mantan Camat Taman Sari, Jakarta Barat.

Ketua FPK H Zamal Sari, HM,SH MH, mengapresiasi Sat Pol PP atas paradigma baru yang dilaksanakan dengan menerapkan tugas secara humanisme terhadap pelanggaran ketertiban umum.

Petinggi Balai

Audensi FPK ke berbagai petinggi di Balai Kota Jakarta untuk meningkatkan silaturahmi, antara birokrasi dengan komunitas yang dibinanya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Dewan Pembina.

Komunitas FPK yang telah dibentuk sudah terdaftar di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemda DKI Jakarta. Keberadaan FPK perlu dirangkul dan dibantu untuk kegiatan nya dalam berbagai event dan pagelaran, ujar Alifyu koordinator bidang Sanggar Seni dan budaya FPK Nusantara.

Kunjungan Silaturahmi pengurus FPK ke Jajaran Sat Pol PP, meminta arahan dan dukungan selaku Dewan Pembina, ujar H Zamal, ketua umum DKI Jakarta.

H. Zamal mengatakan bahwa keberadaan organisasi FPK yang diketuainya, bertugas membaurkan Etnis, Suku dan Ras dari 34 Provinsi yang bermukim di kota Jakarta.

Kasat Pol PP Arifin dikalungi selendang ole H. Zamal Ketua FPK DKI Jakarta didampingi Herlina Sasmita, Kasubag Pembauran Kebangsaan. Foto Sri

Garda terdepan

Selanjutnya, Ia mengatakan etnis Tionghoa, Arab dan India di Jakarta sebagai pilar ganda terdepan Pembauran kebangsaan, demikian H. Zamal.

Kasat Pol PP Drs Arifin, M.A.P, menyambut baik dan merasa salut dan juga meng apresiasi keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK) dengan program dan visi – missinya.

FPK terbentuk 2016 berada dalam satu struktur Badan Kesbang dan Politik, Pemda DKI Jakarta, berada di bawah Kasubag Pembauran Kebangsaan bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan, nampaknya perlu menjadi perhatian Dewan Pembina sesuai Pergub nomor 5 Tahun 2013.

Kasatpol PP, Arifin mengungkapkan ada tiga tugas inti, yang harus difahami masyarakat berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum di Jakarta.

Tegakkan Perda

Pertama Satpol PP bertugas, menegakkan Perda, menciptakan Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat ( Linmas).

Penegakkan Perda, nampak nya FPK telah berbuat dan membantu tugas pemerintah melalui berbagai kegiatan Pagelaran Budaya dan Festival Kuliner Etnis Nusantara.

Event yang digelar FPK, nampaknya sudah mencipta kan keamanan, dan ketenteram lingkungan kondusif pada setiap event yang digelar Successfully, ujar Kasat Pol PP sungguh.

Untuk itu, Kasatpol PP Arifin dalam hal yang sama juga menyampaikan salut dan apresiasi ke FPK DKI Jakarta.

Pertemuan silaturahmi, antara Satpol PP dengan FPK, diakhiri dengan mengalungi Selendang sutera dan menyematkan Pin FPK kepada Kasat Pol PP Arifin oleh H Zamal ketua FPK DKI Jakarta. (002)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pewarta 212