Connect with us

News

Ketua Dewan Pers tidak Paham UUD 45 dan Pancasila Kredibilitasnya wajib di pertanyakan

Published

on

Pewarta212.com-Jakarta, Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Kasihhati menyikapi langsung pernyataan Ketua Dewan Pers prof Dr,Mohammad Nuh, yang beredar diberbagai media online,bahwa perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian(PT) dan (SIUP) dianggap belum cukup sehingga harus mendapat ijin dari Dewan Pers,dengan analogi pengembang perumahan,meski sudah mengantongi ijin mendirikan bangunan atau IMB (dari Dewan Pers) .

Pada saat melakukan Verivikasi Faktual dibeberapa media di Makassar belum lama ini,M ,nuh mengibaratkan,Perusahaan pers sebagai keluarga,sehingga yang belum daftar harus mendaftar,agar masuk dalam keluarga,karena menurutnya kalau ada anak diluar nikah harus didaftar agar dapet warisan,

Menanggapi hal tersebut,,kasihhati menilai Muhammad Nuh Tidak mengerti dan tidak memahami,sejarah Pers dan undang undang nomor 40 tahun 1999 ,tentang Pers,
‘Pernyataan ketua Dewan Pers ini membuktikan bahwa ketua Dewan Pers adalah Pengkhianat diantara Pejuang pejuang Pers yang sudah berdarah darah memperjuangkan kemerdekaan Pers,dan Pernyataan itu juga membuktikan bahwa Muhammad Nuh,tidak memahami undang undang dasar 45 dan Pancasila,Bagaimana Muhammad Nuh,mau menjadi bapaknya insan Pers diseluruh Indonesia,kalau tidak mengerti tentang dunia Pers dan undang undang Pers,wajar kalau sikapnya Diktator dan Sok berkuasa,mengalahkan kekuasaan Allah swt,

saya tidak mengerti lanjut kasihhati,seorang yang berpendidikan tinggi seperti Muhammad Nuh,bisa membuat kebijakan sepihak yang yang melanggar undang undang Pers dan Hak azazi manusia,Harusnya Muhammad Nuh dan anggota Dewan Pers memahami,undang undang pers dan undang undang dasar agar tidak membuat kebijakan yang nyeleneh,Kasihhati menghimbau agar Dewan Pers tidak membuat pernyataan ataupun membuat surat edaran yang dapat menganggu aktivitas insan pers dan jangan sembarangan menuduh perusahaan pers yang tidak diverivikasi Dewan Pers dan wartawan yang tidak ikut UKW ilegal,karena semua dilindungi undang undang dan negara,

“Apa mata Muhammad Nuh Ketua Dewan Pers) tidak melihat bahwa tahun 2017 kita sudah melakukan aksi (lihat : youtube, aksi 203 fpii dan aksi 134 fpii) yang dilakukan FPII saat menyikapi hal-hal yang terkait dengan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap wartawan?”

Masih menurutnya, Pernyataan tersebut juga salah satu bentuk pengungkapan bahwa diri Ketua Dewan Pers itu ‘GAGAL’ membina wartawan dan media yang begitu pesat berkembang sekarang ini. Belum lagi produk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang memakan biaya Rp. 1,5-3 juta/orang.

“Berapa rupiah total yang telah diraup? Kemana Anggaran puluhan bahkan ratusan juta hingga Miliaran rupiah yang dikucurkan Pemerintah tiap tahun untuk DP?” tanyanya.

Kasihhati menegaskan, Ketua Dewan Pers yang sekarang ini menganggap bahwa dirinya merupakan seorang “PENGUASA” di dunia Pers sudah lepas kontrol seolah sebagai HAKIM yang memutuskan vonis hukuman bagi terpidana

“Hal inilah yang patut dipertanyakan dan dicurigai tingkat pendidikan seorang Ketua Dewan Pers. Bukannya menyatukan suatu perbedaan pandangan, malah memecah belah. Apa ini yang dinamakan seorang ketua?” ucap Kasihhati.

“Harusnya Ketua Dewan Pers Calling Down, bertobat dan minta ampun kepada Tuhan YME Kata wanita yang akrab dipanggil Bunda ini.yang juga ketua Presidium Dewan Pers Independen,

Kasihhati mengingatkan kepada Pengurus dan Anggota FPII seluruh Indonesia untuk terus berjuang membela kemerdekaan pers sejati, melaksanakan peliputan sesuai kaidah kode etik jurnalistik.

Sumber
ketua Presidium FPII

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Sempat Terkena Badai, Jamaah Haji Khusus Patuna Kembali dengan Selamat

Published

on

By

Pewarta212.com-Jakarta, 19 Agustus 2019 – Seluruh jamaah haji khusus dari Patuna Travel yang berjumlah 417 orang telah kembali dengan selamat di Tanah Air pada Minggu (18/8/2019), walaupun kabarnya di Padang Arafah dan Mina, Arab Saudi, sempat terjadi hujan badai.

“Alhamdulillah semua jamaah haji Patuna Travel jumlah dari keberangkatan dan kepulangan kita sama di haji khusus tidak ada yang berubah sampai saat ini juga,” ungkap Syam Resfiadi, Direktur Umum PT Patuna Mekar Jaya (Patuna Travel), ditemui saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu.

Pada musim haji 1440 Hijriah/2019 ini Patuna Travel memberangkatkan sebanyak 417 jamaah, termasuk 19 orang petugas haji yang mengawal dan membantu para jamaah mulai dari Tanah Air, kemudian saat beribadah di Tanah Suci hingga kembali lagi ke Indonesia.

Terkait hujan badai yang terjadi di Arafah dan banjir di Mina, Syam mengatakan pihaknya telah mengantisipasi dengan membuat jamaah tidak bermalam di Mina, tetapi membayarkan fidiyah untuk para jamaah.

“Setelah badai di Arafah pada 9 Djulhizah, di Mina pada tanggal 11 Djulhizah juga mengalami hujan di sore hari. Karena di padang pasir banyak gunung-gunung batu, maka ketika hujan tidak ada resapan air sehingga menyebabkan banjir bandang. Patuna mengantisipasi dengan membuat jamaah tidak bermalam atau mabit di Mina, dan kita membayarkan fidiyah buat mereka,” ucap Syam.

Sementara, menurut Ponco, seorang jamaah haji khusus Patuna mengungkapkan dirinya puas atas strategi pelayanan dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi saat di Tanah Suci dan juga dalam mengatur jadwal rangkaian ibadah.

“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji oleh Patuna Travel saya rasakan sangat baik, karena petugas yang telah berpengalaman sehingga bisa mengatur semua kegiatan ibadah kami. Akhirnya kita bisa melakukan segala ritual rukun dan wajib hajinya secara benar dan lancar semuanya,” tuturnya.

Continue Reading

News

*Forum Krama Bendega Gelar Beach Clean Up Di Pantai Muaya Jimbaran*

Published

on

By

Pewarta212.com-Sekelompok para nelayan yang tergabung dalam Forum Krama Bendega bersama Kelompok Sadar Nelayan Jimbaran berpeluh keringat demi membersihkan sampah plastik dan ranting-ranting kayu di Pantai Muaya Jimbaran, Minggu (18/8/2019).

“Aksi Beach Clean Up ini merupakan wujud bhakti kami terhadap kebersihan lingkungan yang dihadiri oleh 60 nelayan pesisir yang berada di kawasan Jimbaran,” tutur I Made Artana.

Menurutnya, Kegiatan ini juga dalam upaya mengimplementasilan Peraturan Gubernur Koster no 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik, Kedepan pihaknya berharap akan menjadi program bekelanjutan dan dilaksanakan secara serentak dan bersama minimal setiap bulan sekali.

Tentunya, dengan adanya aksi bersih-bersih di pantai seperti ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak. Mulai dari wisatawan, pelaku pariwisata, maupun masyarakat Bali sendiri. Hal ini dikarenakan sejumlah pantai di Bali merupakan tempat yang biasa dipakai untuk upacara keagamaan tiap tahunnya.

Keberadaan Forum Krama Bendega sebagai pengejawantahan dari Perda Bendega No 11 Tahun 2017 memiliki nilai strategis sebagai stakeholder dari masyarakat pesisir yang turut menjaga kelestarian lingkungan biota laut Bali di masa depan. Namun untuk lebih mensejahterakan masyarakat pesisir maka diperlukan landasan hukum Pergub Bendega.

“Jika kita memiliki Subak di pegunungan dan Lembaga Desa Adat di daratan maka keberadaan Bendega sebagai lembaga milik masyarakat pesisir di provinsi Bali seharusnya disetarakan, sudah saatnya Bali memiliki sebuah Peraturan Gubernur (Pergub) Bendega yang mengatur tentang aktivitas sosial dan budaya nelayan di pesisir.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Forum Bendega, I Made Artana, Ketua Kelompok Sadar Nelayan (KSN) Jimbaran, I Made Komet dan Ketua Nelayan Mina Kali, I Wayan Rasna) serta Teruna-Teruni di wilayah Jimbaran setelah sebelumnya diberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba selasa 13 Agustus 2019 oleh BNNK Badung dan Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) Bali.

Continue Reading

News

*Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla Jadi Saksi Pernikahan Anak Bamsoet*

Published

on

By

*SIARAN PERS*

Pewarta212.com *JAKARTA* – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersyukur akad nikah puteranya, Yudhistira Raditya Pujono Soesatyo dengan Nadira Isnindiati Kuringa Kusumabrata, yang berlangsung di Lobby Kudus, Hotel Sunan, Jakarta, Senin pagi (19/08/19), berjalan khidmat dan penuh syukur. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir menjadi saksi pernikahan. Sementara, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara memberikan sambutan mewakili keluarga besar mempelai dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyampaikan tausiyah pernikahan.

Turut hadir dalam acara akad nikah itu Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menteri Pertanian Amran, Menristek Dikti, Akbar Tanjung, MS Hidayat dan sejumlah tokoh lainnya.

“Tak terasa anak-anak sudah tumbuh besar dan mulai membangun rumah tangganya masing-masing. Sebagai orang tua, doa dan curahan cinta telah kami berikan sebagai bekal bagi mereka mengarungi episode kehidupan selanjutnya. Mohon doa restu dari kawan-kawan semua, Insya Allah Yudhis dan Nadira bisa membangun rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warohmah,” ujar Bamsoet penuh kebahagiaan.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menilai, pernikahan bukan hanya mengikat kedua insan manusia saja, melainkan juga mengikat kedua keluarga besar masing-masing mempelai. Menguatkan jalinan silaturahim, serta mengokohkan persaudaraan kebangsaan.

“Sebagai orang tua, tiada yang lebih membahagiakan selain melihat anak-anak bisa membangun rumah tangga dengan penuh cinta. Insya Allah Yudhis dan Nadira bisa menjadi pasangan suami-istri yang saling menghormati dan menjaga satu sama lain,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan kepada kedua mempelai, mahligai pernikahan hanya dapat melaju jika suami-istri bisa bekerja sama dalam menerjang derasnya ombak samudera kehidupan. Karena perjalanan rumah tangga tidak semudah yang dikira, namun juga tak sesulit yang disangka.

“Kuncinya adalah kerjasama dan mau saling mendengar. Jangan biarkan ego masing-masing menguasai jalannya roda rumah tangga. Seperti kata Bung Karno, laki-laki dan perempuan tak ubahnya dua sayap seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali,” pungkas Bamsoet. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pewarta 212