Connect with us

Tak Berkategori

Dikonfirmasi terkait Dugaan Pungutan Liar, Listri Murni : ” Silahkan Tarik Anaknya, dan Laporkan ke Dinas Pendidikan

Published

on

Pekanbaru —– Kembali awak mendapatkan informasi terkait dugaan Pungutan Liar ” Pungli “, yang terjadi di Lembaga Pendidikan, kali ini diduga terjadi di lembaga pendidikan jenjang pendidikan dasar (SD).Sebagaimana Informasi dan data yang diperoleh Team Media, Selasa (09/07/2019)

Dugaan pungutan yang telah terjadi diduga dilakukan pihak lembaga pendidikan tersebut diatas, kepada orang tua siswa didik pindahan yang diduga dikenakan sebesar Rp 900.000

” Awal diminta Rp 1.000.000 oleh Kepala Sekolah, namun saya meminta keringan menjadi Rp 900.000 dikarenakan saya orang susah pak.” Ungkap Narasumber yang minta nama dan identitasnya dilindungi

Saat dipertanyakan, uang yang dipinta dan atau ditagih pihak sekolah sebesar Rp 1.000.000 untuk apa?, ” Untuk uang bangku pak, namun dikarenakan saya memohon untuk dikurangkan maka akhirnya jatuh sebesar Rp 900.000 ” jawab Narasumber

Masih dihari yang bersamaan, Selasa (09/07/2019).Usai mendapatkan Informasi dan data, team awak media pun menjumpai Listri Murni Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 193 yang berlokasikan untuk diminta akan kebenaran Informasi dan data yang telah diperoleh

” Benar ada pemungutan uang untuk anak pindahan, yaitu sebesar 50.000 sampai 100.000 Rupiah untuk uang Administrasi.” jawab Kepsek SD Negeri 193 Pekanbaru,saat dipertanyakan kebenaran apakah siswa pindah dikenakan biaya?

” Itu baru tadi pagi ini khan, mau ditarik lagi anak itu, silahkan aja.Dan silahkan bapak laporkan ke Dinas Pendidikan.” pinta Listri Murni Kepsek SD Negeri 193 yang terkesan Arogan saat ditunjukkan bukti pungutan yang dimiliki awak media berupa kwitansi sebesar 900.000 Rupiah serta mengambil Foto awak media tanpa izin yang patut dipertanyakan

” Aduh Kunci bapak tertinggal, awas mobil bapak nanti saya beli.” ucap Listri Murni Kepsek SD Negeri 193 Pekanbaru dengan pongah yang terkesan tidak memiliki Etika selaku Kepala Sekolah, saat awak media mengambil kendaraan roda 4 (empat) yang tertinggal di ruang kerjanya.

” Tak mungkin pak kita orang susah memberikan uang begitu saja tanpa alasan, justru Kepala Sekolah yang meminta uang yang awalnya sebesar Rp 1.000.000. ‘ kalau ibuk mau beri lebih atak apa-apa’ .” jelas Narasumber pada awak media yang kembali dikonfirmasi untuk menanyakan pernyataan Listrik Murni yang tidak meminta melainkan diberi, sembari mengulang pernyataan Kepala Sekolah pada awak media via telp seluler.Rabu (10/07/2019)

” Dan saya hari ini (Rabu, 10/07/2019) ditelp mengaku bernama Rozali dari Kartama menanyakan kebenaran kwitansi, ya saya bilang silahkan bapak tanyakan langsung kepada Kepala Sekolah tentang kebenaran Kwitansi tersebut, lalu telp tersebut langsung saya tutup pak.” tutup Narasumber pada awak media ….Bersambung

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tak Berkategori

Sukses itu di jemput bukan di tunggu !!!

Published

on

BISMILAH yang mau terbebas dari hutang n berpenghasilan serta dpt motor mobil rumah cash InsyaAllah anda sukses berkah tanpa riba silahkan datang ke seminar nya bersama team kami di BISNIS ECO RACING lokasi kantor Bupati Pandeglang Jln . Bayangkara ciaseum pandeglang Banten sabtu 19 Oktober jam 1.30 siang di hadiri peraih motor 15 juta mobilio 150 juta menuju pajero 500 juta Bpk Salamudin asal rangkas banten 😇 ,, jgn sampai terlewatkan acara nya smg Eco racing wasilah tuk anda meraih kesuksesan dunia n akhirat Real n halal usaha nya kalau Bukan sekarang kapan lagi kalo bukan anda siapa lagi bahagikanlah orang tua keluarga n orang2 yg anda cintai…yg dekat jika mau hadir silahkan minta ke aku undangan nya ya 😊
#Salamsinergy #GoBerkahNoRiba 🙏🚘

Sukses itu di jemput bukan di tunggu !!!

Inilah Awal Perjuanganku Di Eco Racing,Alhamdulillah Fokus 5Bulan Motor,dan 1Unit Honda CRV sudah Saya dapatkan,sekarang Giliran Anda..Go Berkah No Riba

BERGABUNG DI ECO RACING | klik disini |

 

Continue Reading

Tak Berkategori

SURAT TERBUKA KPD REKTOR UGM TERKAIT PENOLAKAN UAS !!

Published

on

Pak Rektor , saya sbg salah satu alumni UGM merasa perlu menyampaikan catatan secara terbuka dalam konteks penolakan anda terhadap Ustadz Abdul Shomad (UAS) yg diundang BEM/KM UGM untuk menyampaikan ceramahnya. Yang menurut saya ceramah itu gak berbeda dengan seminar.

Dengan demikian respon Rektor yang menolak acara tersebut sangat kontradiktif dengan tradisi intelektualitas Kampus. Dengan penolakan ceramah UAS , berarti UGM tdk demokratis. Yang selama ini azas demokrasi adalah paham sekaligus strategi yg dijunjung tinggi oleh UGM.

Kalau yang terjadi justru penolakan terhadap salah satu “diksi” Ilmiah, pertanyaan selanjutnya adalah dimana posisi strategis UGM yg katanya sebagai salah satu Universitas “Center of excellent” Indonesia ? Dengan kejadian ini hanya akan menunjukkan bahwa Civitas Academica UGM beserta para Alumninya hanya sekelas dengan gerombolan “taklid buta” dan tidak siap beradu argumentasi dengan ulama sekelas UAS ! Rektor UGM tampak kecil dng “tragedi” ini ! Lembaga ilmiah ternyata kalah dengan kekuatan politik ! Artinya kadar intelektual yg mestinya independen telah di injak injak oleh hegemoni politik !

Kejadian ini hakekatnya merupakan musibah dan lambang keruntuhan dinamika ilmiah di Indonesia !

Dan lebih dari itu sikap “insist” seperti ini gak ber beda dengan era ORBA !

Katanya era Jkw adalah “anti thesa” ORBA ? Mana faktanya ?

Sebagai seorang alumni Fakultas Teknik UGM dan sbg seorang Muslim saya hanya mampu mengucapkan kalimah tarji atas musibah ini : “Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !”

Semoga semua ini menjadi bahan muhasabah bagi para alumninya yg masih menjunjung tinggi tradisi intelektual /akademis dan bukan menjadi instrumen kekuatan politik yang mengedepankan target ideologi yang biasanya tidak mempertimbangkan peradaban !

Thanks Prof !

Regards

Ahmad Daryoko
Alumni Fakultas Teknik UGM.

CC : Seluruh Civitas Academica dan Alumni UGM yg kebetulan membaca catatan ini.

Continue Reading

Tak Berkategori

Koalisi Ir. Joko Widodo dan Prabowo Subianto dan Gagasan NEGARA KUAT!

Published

on

Oleh: Natalius Pigai

Presiden Terpilih Ir. Joko Widodo dalam Visi Indoensia 2019-2024 menyatakan bahwa Indoneia Menjadi negara terkuat di dunia. “Kita harus optimistis menatap masa depan! Kita harus percaya diri dan berani menghadapi tantangan kompetisi global. Kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi salah satu negara terkuat di dunia”.

Visi Negara kuat sebagaimana disalampaikan dalam Visi Indonesia tersebut di atas sebenarnya telah diutarakan dalam berbagai kesempatan, termasuk penyampaian visi misi calon Presiden Republik Indonesia baik H. Joko Widodo maupun Prabowo Subianto pada saat debat pertama tanggal 17 Januari 2019 dan ke-empat 30 Maret 2019 dan berbagai kesempatan menekankan: “Negara Kuat jika Alutsista maupun Keamanan Dalam Negeri kuat, pentingnya Negara yang kuat, Negara kuat jika Institusi atau Lembaga Negara kuat, demikian pula ditunjang dengan pengelola Negara yang professional, bersih dan berwibawa”. “Bangsa yang kuat, mandiri, berdaulat maka akan dihargai dan dihormati bangsa-bangsa lain termasuk dalam diplomasi”. “Negara yang kuat jika memiliki TNI yang kuat disertai Alat Utama Sistem Persenjataan yang kuat dan modern maka akan disegani bansa lain”. “Keamanan Dalam Negeri terpelihara jika institusi Kepolisian Negara yang kuat”. “Rakyat mendapat keadilan dihadapan hukum, jika institusi Kepolisian terpercaya, bekerja secara independen, profesional, moderen, sejahtera”. Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) harus kenyang, sehat dan pintar supaya bekerja profesional, objektif dan imparsial dan menegakan hukum”.

Kalimat pajang tersebut di atas merupakan ringkasan dari sederet ungkapan ide, gagasan Joko Widodo maupun Prabowo Subianto membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, pemenang dan keluar dari negara yang terancam gagal (falls of nations). Fals of Nation (Negara Gagal)”. Buku karangan Daren Acemoglu seorang ilmuan Amerika keturunan Turki. Inti dari buku Negara Gagal tersebut berkesimpulan bahwa “Negara Gagal karena sumber daya alam dikuasai sekelompok kecil oligarki, sementara kebijakan politik dan hukum negara berorientasi untuk memperkuat kepentingan sekelompok kecil oligarki ekonomi dan politik tersebut”. Sehebat-hebatnya membangun untuk mengejar ketertinggalan negara lain, tetapi tetap saja menjadi negara miskin dan gagal sebagaimana kesenjangan (gap) antara Amerika Serikat dan Meksiko, Korea Utara dan Korea Selatan, Jerman Barat dan Jerman Timur yang memiliki infrastruktur sama, namun label sebagai negara gagal tetap melekat di Meksiko, Korea Utara dan Jerman Timur sebelum reunifikasi. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo pada periode ke-2 (2019-2024) perioritas pembangunan pada sumber daya manusia sudah tepat.

Memang benar bahwa apapun yang dilakukan pemimpin bangsa ini tentu mempertimbangkan “kepentingan inti negara Indonesia” (core of national interest) yaitu; sesungguhnya negara yang maju dan berkembang berada pada penguatan hukum untuk mengatur ketertiban, keamanan dan rasa keadilan bagi rakyat”. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sebagai lembaga penegak hukum yang berada diberanda depan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) tentu menjadi pilar terpenting bagi negara ini.

Jika membaca pandangan dan hati nurani Presiden Joko Widodo maupun Jenderal Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa ini sebenarnya mau menunjukkan ada optimisme dibalik tekanan liberal terbawa bangsa Indonesia tersandera dalam ancaman penetrasi kapital, hegemoni politik negara lain. Akibatnya negara makin tidak berwibawa karena perilaku kurang elok; kebocoran keuangan negara, korupsi merajalela, memperdagangkan pengaruh, jual beli jabatan yang justru dilakukan oleh orang-orang yang melingkari istana, pusat kekuasaan negara sejak jaman orde baru hingga saat ini.

Visi Indonesia yang disampaikan oleh Joko Widodo sudah mulai membuka kran demokrasi untuk tidak akan menyandera pilar-pilar demokrasi, hak asasi manusia, perdamain dan keadilan melalui instrumen demokrasi yaitu partai politik, media massa, lembaga penegak hukum. Bangsa ini tidak boleh mengalami distorsi arah dan gradasi nilai-nilai konstitusi dan landasan idil. Pada periode kedua Pemerintahan mesti berkomitmen agar rakyat bisa artikulasikan keinginan, rintian, ratapan, penderitaan, kebebasan ekspresi, pendapat, pikiran dan perasaan. Untuk menjaga kebebasan sipil terpelihara maka pucuk pimpinan lembaga yang menangani bidang politik, hukum dan hak asasi manusia haruslah orang yang profesional tetapi juga demokratis.

Dirahapkan pada masa yang akan datang pemimpin negara tentu bukan tipe pemimpin yang suka berdebat, berwacana dan bangsa ini beruntun seandainya Prabowo dan Jokowi berkoalisi maka 2 pemimpin yang kuat bertemu untuk membangun bangsa dan negara.

Kita berharap kedua pemimpin akan mampu Membangun bangsa berbudaya literasi dengan tidak bermain kata-kata gimik atau bahkan menyerang pribadi lawan politik. Berdiam tidak berarti apatis terhadap negara, berdiam sembari mengarahkan pemerintah berkerja sungguh-sungguh demi rakyat, bangsa dan negara. Harus dipahami bahwa situasi saat ini telah menyebabkan kerusakan fundamental soal integrasi sosial dan ancaman integrasi nasional karena itu membangun kekuatan bersama untuk pemantapan integrasi sosial dan politik.

Kebhinekaan bangsa dalam kurun waktu 5 tahun berada di titik nadir, bangunan sosial terancam pecah karena ketidakharmonisan dan fragmentasi antar horisontal juga vertikal. Rasisme, diskriminasi, kekerasan verbal yang didorong atas rasa kebencian Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan, pendatang dan pribumi adalah kosa kata yang saban hari menghiasi media massa, media sosial, media maintream dan juga dalam komunikasi interpersonal.

Sewaktu waktu di pangung resmi, baik di media, seminar, juga berbagai tempat pemerintah seringkali menyampaikan bahwa kebinekaan bangsa Indonesia adalah suatu wahyu, titah yang tertulis sebagai adagium persatuan dan kesatuan, kebinekaan bangsa sudah final dan mengikat sanubari tiap orang. Menjamurnya beraneka etnik, ras, budaya harus diterima sebagai kondisi kekinian, realitas bangsa bahkan keanekaragaman adalah suatu niscaya. Semua terlindung dalam konstitusi negara dan landasan ideologi Pancasila. Itulah inti negara kuat karena fondasinya bersatu padu dalam beraneka.

Negara harus memastikan bahwa rakyat tidak terlalu terjebak dalam sektarianisme, eksklusivisme yang naif dan bahkan chauvinistik seakan-akan ada yang mengklaim sebagai pemilik negeri ini, klaim diri sebagai pahlawan, nasionalis, bahkan bahkan personifikasi diri sebagai nasionalis, sedangkan suku bangsa lain di nusantara dan kaum minoritas lain dianggap bukan pejuang dan pahlawan. Membangun bangsa dengan tanggung renteng untuk memantapkan bangsa yang kuat.

Barangkali tidak lupa bahwa perjuangan bangsa Indonesia dilakukan secara sporadis, berjuang sendiri-sendiri di wilayahnya masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu mengusir penjajah. Diponegoro tidak pernah memimpin perang dari Sabang sampai Merauke, tapi hanya wilayah Jawa Tengah. Laksamana Malahayati berjuang hanya di Aceh, Sisingamangaraja berjuang di Tanah Batak, demikian pula pahlawan Patimura hanya di Ambon dan lain-lain tetapi memliki keinginan yang sama yaitu Indonesia lepas dari belenggu penjajah.

Presiden Joko Widodo maupun Prabowo Subianto paham sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia juga diperjuangkan semua orang, diraih karena adanya dikontribusi juga oleh tujuh orang pahlawan keturunan Cina; Jhon Lie, Koen Hian anggota BPUPKI dan lain lain, keturunan Arab; Baswedan dan lain lain, bahkan juga keturunan barat Belanda yang kita sebut penjajah seperti “Ijon Jambi” tokoh kopasus. Pahlawan besar beragama Katolik di Jawa Tengah tidak bisa diragukan lagi, nama-nama besar seperti Jos Sudarso, Adi Sutjipto, Adi Marmo, Slamet Riyadi, I.J Kasimo, dan lain lain. Kalau demikian apakah kita harus menafikan nama dan peran mereka dalam eksistensi Republik ini?. Tentu saja tidak karena bangsa ini terikat dalam adagium unitarianisme yaitu “Bhineka Tunggal Ika”. Cara pandang tentang kebangsaan ini tercermin pada Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Itulah ide, gagasan dan harapan Indonesia negara kuat dalam Pemeintahan Presiden Ir. Joko Widodo dan Maruf Amin 2019-2024 yang saya pahami dan analisis. Silakan rakyat ikut memberi dukungan tanpa mengoreksi untuk mengisi ruang-ruang kosong yang tidak diisi negara, dan kita jangan lupa bahwa dunia sedang mengalami perubahan (progress), bukan kemunduran (regress), kita bisa berubah jika ada hasrat untuk berubah (willingness to change).

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pewarta 212