Connect with us

News

PEGAWAI PEMDA JAKARTA, GELAR KHOTMIL QUR’AN TERPADU

Published

on

Khotmil Qur’ an terpadu. Foto Sri.

Pewarta212.com-Jakarta, (17/5) – Pegawai Pemda DKI Jakarta, tergabung dalam unit Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), menggelar” Khotmil Qur’an ” untuk meraih fitri bersama secara terpadu.
Khotmil Qur’an, yakni al qur’ an yang berjumlah 30 jus dibagi bagi kepada karyawan sekelompok 5 – 7 orang sebagai peserta, membaca surat al qur ‘ an, berkelompok seharian sampai tamat.
Ketua Pelaksana khotmil qur’an,
H Edi SE, Msi mengatakan kegiatan yang dilaksanakan, di Mesjid Al – Badar Jakarta pusat, mulai Jumat petang hingga malam sholat Tarwih (17/5), dihadiri sekitar 500 orang peserta yang datang dari 5 kota Adm Jakarta dan Kabupaten adm kepulaun seribu.
Kegiatan Khotmil Qur’an diselengi ceramah agama dan tauziah oleh Syekh Abdul Aziz, Ia juga sebagai Imam Sholat Tarwih, datang dari negeri arab bermukim Medinah.

Sholat Tarwih di Mesjid. Foto Sri
Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Drs H Syarifudin, Msi, meminta dan mengajak karyawannya yang ikut Khotmil Qur’an, tidak menghafal isi al quran saja tetapi juga harus memahami artinya.
” Ini yang penting dalam hidup sebagai landasan umat beragama agar dapat diaplikasikan ayat ayat al qur’ an tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, ” ujar Syarifudin mengharapkan.
Khotmil qur’an yang dilaksanakan seharian yang dimulai setelah Jumat petang sampai selesai sholat tarwih, nampaknya sangat berkesan karena kegiatan tersebut dilaksanakan hanya selama bulan Ramadhan saja karena fokusnya untuk meraih fitri bersama terpadu.
Peserta Khotmil Qur’an membaca Al qur’an bergantian satu sama lain, kata Edi, sambil menuntaskan bacaan al qur’an dalam satu kelompok 5 hingga 7 orang.
Peserta Khotmil Qur’an, selain buka bersama dan Tarwih, juga memberi bantuan dan sumbangan kepada anak yatim dan PHL berjumlah 431, demikian panitia. (002)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Dua Tahun Berturut-turut !! Opini Tertinggi itu kembali diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Pemprov DKI Jakarta. Alhamdulillah, sebuah rahmat dari Allah SWT…

Published

on

By

Pewarta212.com-Berkat Rahmat Allah, dan melalui kerja keras, konsistensi, persistensi, keseriusan, dan kebersamaan kerja lintas jajaran membuahkan prestasi membanggakan.

Kerendahatian kita semua untuk mau saling dukung dan saling bantu dalam menuntaskan setiap rekomendasi BPK dan dalam ketertiban kita saat melaksanakan semua prinsip akuntasi pemerintahan. Menghasilkan sebuah kemajuan yang membahagiakan.

Sejak 2013 DKI tidak pernah mendapatkan opini WTP. Alhamdulilah, mulai tahun 2018 kemarin kita berhasil mendapatkan WTP dan tahun ini berhasil dipertahankan.

Ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Beberapa spanduk membentang di dalam ruang Sidang Paripurna DPRD. Lebih dari seratusan ASN Pemprov DKI hadir. Mereka membawa spanduk-spanduk ungkapan rasa syukur dan bangga. Sorak sorai bermuruh di ruangan saat Prof Dr Bahrullah Akbar, Wakil Ketua BPK, menyebut memberikan opini: Wajar Tanpa Pengecualian.

Mengapa begitu banyak ASN Pemprov hadir dan semangat? Karena kita semua selama ini bekerja keras, menggeluti pendataan aset yang rumit dan pelik. Kita menjalani proses yang melelahkan tapi tanpa tanda-tanda kelelahan. Kita melihat langsung, bahwa sesuatu yang dikerjakan serius dan tuntas, maka hasilnya membanggakan.

Pemberian opini WTP tersebut menjadi suntikan semangat kepada kami semua di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Konsekuensinya, kita akan terus melakukan langkah perbaikan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini bukanlah akhir dari suatu proses perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemprov DKI Jakarta, tetapi merupakan babak baru untuk terus menerus menyempurnakan kualitas akuntabilitas.

Terima kasih kepada setiap pihak yang berkolaborasi bersama dalam mewujudkan opini WTP, mulai dari Tim Pemeriksa BPK RI, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Terima kasih pada seluruh jajaran pemprov DKI. Kita semua yang terlibat dalam proses ini telah membuktikan bahwa kerendahatian, saling dukung, kerja keras hingga larut malam bahkan pagi, telah membuktikan bahwa kita bisa.

Yes we did it, and yes we did it again !!

Sumber FB ABW

Continue Reading

News

PERNYATAAN SIKAP ALIANSI GERAKAN JALUR TAMBANG, MENOLAK HASIL PERTEMUAN DUA KEPALA DAERAH DAN BPTJ.

Published

on

By

Pewarta212.com-Pada 16 Mei 2019 BPTJ (Badan Pengelola Transportasi JABODETABEK) mengundang Bupati Bogor Ade Yasin dan Bupati Tangerang Ahmad Zaky Iskandar untuk kembali mengajukan uji coba jam operasional truk tambang. Kali ini kepala BPTJ Bambang Prihartono akan menerapkan uji coba jam operasional truk tambang yang ke-8 kalinya dengan waktu jam non operasional mulai pukul 05.00-09.00 dan 17.00-21.00. Hal ini sangatlah menyakiti perjuangan masyarakat di tiga kecamatan (Rumpin, Gn. Sindur,Cariu,Cigudeg dan Parungpanjang) yang menuntut pemberlakuan jam non operasional pada pukul 20.00-05.00.

Uji coba pertama yang dilakukan mulai dari 16 Oktober 2018 maupun sampai saat ini hanyalah mengulur-ulur waktu dalam menyelesaikan masalah. Dan uji coba tahap 8 sangatlah tidak tepat apabila dikarenakan jam non operasional 20.00-05.00 menimbulkan kemacetan akibat truk-truk tambang yang parkir di ruas jalan. Karena kemacetan yang terjadi setiap harinya tidak lain disebabkan oleh perusahaan tambang dan transporter yang tidak menyediakan lahan parkir yang memadai serta pemberhentian truk tambang oleh petugas DISHUB yang tidak dimulai dari mulut/lokasi tambang. Dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan Pemerintah saat ini sangatlah tidak serius menangani permasalahan yang terjadi. Dan hasil pertemuan dua kepala daerah serta BPTJ terlihat lebih memihak kepada perusahaan tambang maupun transporter yang telah menggaji buruh tambang dengan upah yang rendah. Sehingga masyarakat yang menuntut haknya atas fasilitas umum, udara bersih, kenyamanan dan keamanan bertempat tinggal maupun kesehatan tidak terpenuhi.

Oleh karena itu kami Aliansi Gerakan Jalur Tambang menyatan sikap atas kebijakan tersebut :

1. Menolak uji coba jam operasional truk tambang tahap 8 maupun yang akan datang.

2. Segera sah-kan Perbup jam operasional truk tambang pukul 20.00-05.00

3. Menolak truk tambang parkir di ruas dan di bahu jalan.

4. Menyerukan persatuan gerakan rakyat ke dalam blok politik kontra oligarki, untuk melawan ketidakadilan dan berbagai upaya yang merampas hak-hak masyarakat.

Junaedi – Ketua Umum AGJT
(081317717967)

Continue Reading

News

Jumpa wartawan Ibukota dengan tim Presidium Medical Emergency Resque Committee di Jakarta.

Published

on

By

Pewarta212.com Jkt, (15/5) -. Medical Emergency Resque Committee siap gugat KPU ke Mahkamah Pidana internasional jika korban petugas KPPS diabaikan.
Sejak Pemilu 17 April 2019 hingga saat ini sudah 600 wafat dan 10.997 orang dirawat, ujar Dr Arief Rahman, anggota Presedium Mer- Committee di Jakarta Kamis (15/5).
Jumpa seratus wartawan ibukota, dihadiri media cetak, televisi dan media sosial di gedung MER- Committee Jakarta, menyimpulkan kematian akibat kelelahan, masih tanda kutip karena perlu pembuktian mulai dari autopsy verbal sampai kepada autopsy klinis agar sebab mati bisa diketahui dengan pasti, ungkap tim Presidium MER – Committtee sungguh. (005)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2018 Pewarta 212